Feeds:
Pos
Komentar

kenapa harus gudang? kenapa harus tempat segalanya?

*nanti kita bahas lebih lanjut………….

Iklan

“The Absence of the Sense of Rights”

— Catatan Kondisi HAM Indonesia 2006 —

Executive Summary

Ratifikasi nasional terhadap sets of rights tidak serta merta menumbuhkan sense of rights Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan HAM. Sepanjang tahun 2006, institusi negara yang memiliki tanggungjawab dalam penegakkan HAM tidak menunjukkan kinerja positif dalam upaya memenuhi hak-hak asasi warga negara. Bahkan sebaliknya, pada beberapa kasus, institusi negara justru menjadi penghambat, melanggar dan mengabaikan hak-hak dasar warga negara.

Intitusi Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum justru melakukan tindakan kekerasan berlebihan (brutalitas) kepada warga negara dan menjadi aktor dominan dalam melakukan kekerasan. Kejaksaan Agung menghambat dan tidak akomodatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM lambat, bahkan tidak menunjukkan sensitifitas, keberpihakan serta inisiatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Hingga kini pemerintah masih terus membiarkan berbagai tindakan yang membelenggu kebebasan dasar (fundamental freedom), seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, penyebaran kebencian dan intoleransi di umum. Selain itu, Negara juga berupaya melanggengkan impunity, masih diterapkannya hukuman mati, serta menunjukkan sikap yang inkonsisten untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Salah satu soal lain yang kurang dipahami secara serius oleh Pemerintah adalah ancaman fundamentalisme terhadap HAM dan demokrasi. Fundamentalisme berkehendak menciptakan sistem sosial dan kehidupan tunggal, dengan menolak segi-segi terpenting dari HAM dan demokrasi sebagai konstruksi kenegaraan yang sudah disepakati bersama sebagaimana tercermin di dalam konstitusi. Di banyak tempat, fundamentalisme ini terwujud secara nyata dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang berbasiskan agama. Yang menjadi persoalan HAM di sini adalah bahwa kelompok ini kerap memaksakan kehendaknya melalui kekerasaan kepada kelompok-kelompok lain yang berbeda dari mereka atas dasar keyakinan dan kebenaran yang diyakini.

Identifikasi tindakan kelompok ini sebagai wujud dari fundamentalisme disebabkan sikap dan tindakan mereka yang cenderung menolak perbedaan, anti-keberagaman serta menolak kebebasan sipil (civil liberties) yang dijamin di dalam demokrasi dan norma HAM. Berbeda halnya dengan hak asasi manusia dalam kerangka negara demokrasi, yang melihat individu secara setara dalam kerangka hak-hak dasar yang bebas dari bias agama, ras dan gender. Di dalam hak asasi otonomi individu dikokohkan dan keberagaman manusia dirayakan sebagai hal dasar.

Potret bangkitnya fundamentalisme ini sesungguhnya dapat dilihat pada berbagai kasus kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok berbasisikan agama sepanjang 2006. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh mereka –dalam banyak kasus- memaksakan kehendak kelompoknya kepada kelompok lainnya. Tidak jarang mereka juga melakukan kekerasan dan ancaman. Secara lebih jauh, mereka juga memaksakan sistem nilai yang dianut kelompoknya dijadikan sebagai regulasi yang mengatur semua kehidupan masyarakat yang notabene sangat beragam.

Anehnya, kebangkitan fundamentalisme justru malah diabaikan oleh pemerintah. Padahal tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini bertentangan dengan kehidupan demokrasi dan hukum yang menjamin hak individu. Dalam beberapa kasus, nampak pemerintah cenderung tunduk pada tuntutan atau keinginan kelompok-kelompok ini. Bukti nyata dalam hal ini adalah kasus penutupan tempat ibadah. Negara yang seharusnya memberikan perlindungan atas kebebasan beragama warganya malah bersikap diam dan membiarkan kelompok-kelompok ini terus menjalankan aksinya. Di beberapa daerah negara melakukan pemihakan.

Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, penutupan geraja secara paksa dan melarang jamaahnya untuk beribadah di dalamnya masih terus berlangsung sepanjang tahun ini. Sementara itu, tuntutan masyarakat penganut aliran kepercayaan agar mereka diakui dan bisa masuk pada kolom agama dalam KTP dalam pembahasan RUU Administrasi Kependudukan yang saat ini sudah disahkan oleh DPR, juga tidak didengar. Belum lagi dengan makin maraknya daerah-daerah yang membuat Perda Syariat, serta penyerangan terhadap komunitas beragama lainnya.

Kebebasan berekspresi masih dipandang sebagai ancaman oleh negara. Dalam banyak kasus, Negara terus berupaya membelenggu kebebasan berekspreasi warga negaranya. Isu bangkitnya kelompok radikal dimunculkan dan dijadikan alat oleh negara untuk mengontrol kelompok kritis. Baru-baru ini misalnya, Kepolisian membubarkan diskusi marxisme di Bandung dan menangkapi pesertanya. Sebelumnya, pada seminar di Dephan, Kepala BAIS Mayjen Syafnil Armen menyebut Imparsial, Kontras dan Elsham sebagai kelompok radikal yang mengancam Pancasila, tidak puas terhadap pemerintahan sekarang, mendapat bantuan asing, dan membantu gerakan separatis.

Di sisi lain, praktik kekerasan berlebih yang melanggar hak-hak dasar warga negara masih berlangsung. Tercatat kekerasan terhadap masyarakat sipil sepanjang tahun ini masih sering terjadi di berbagai daerah. Sama dengan tahun sebelumnya, pelaku kekerasan yang paling dominan adalah Kepolisian disusul oleh aparat TNI, Satpol PP, sampai Orang Tidak Dikenal (OTK) dan preman. Hal yang sama juga dialami oleh para pembela HAM, di berbagai daerah terutama di wilayah konflik seperti Papua pembela HAM masih menjadi sasaran kekerasan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari aktor-aktor negara atau aktor-aktor masyarakat.

Kasus lainnya adalah pelanggaran hak untuk hidup (rights to life), yakni terus berlanjutnya praktek hukuman mati seiring dengan masih adanya vonis pidana mati, ancaman hukuman mati, dan eksekusi mati, kemudian juga tidak jelasnya pengungkapan kasus Munir. Dalam hal ini, adanya tuntutan agar pemerintah SBY-Kalla serius mengungkap dalang pembunuhan Munir hingga sekarang ini belum dilakukan. Sementara itu, keseriusan pemerintah untuk mereformasi lembaga keamanan khususnya peradilan militer juga dipertanyakan. Hal itu dapat dilihat dengan adanya sikap pemerintah yang menolak prajurit TNI yang melakukan kejahatan pidana dapat diadili di Pengadilan Umum, serta terkatung-katungnya penataan bisnis TNI.

LAMPIRAN KASUS

Pelanggaran dan Ancaman terhadap Pluralisme di Indonesia

Pencederaan terhadap pluralisme sebagai prinsip penting demokrasi yang di dalamnya mengakui kebebasan dan penghormatan terhadap keberagaman, sebagaimana termaktub dalam norma HAM dan konstitusi masih terus berlangsung sepanjang 2006. Tindakan yang mencederai pluralisme semakin menjadi-jadi, karena seakan mendapatkan pembenarannya seiring tidak berjalannya hukum. Bahkan hukum sendiri digunakan sebagai instrumen untuk mengadili beberapa aspek mendasar dalam pluralisme.

Pencederaan pluralisme ini tidak hanya diwujudkan dengan ancaman, namun secara nyata diwujudkan dengan pelanggaran. Hal itu dapat dilihat pada beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2006. Misalnya adalah terus berlanjutnya penyerangan terhadap jamaah ahmadiyah dan jamaah salafi, penutupan gereja secara paksa, pengadilan atas keyakinan, penerapan Perda Syariat di berbagai daerah, dan lain-lain.

Di lapangan, kebebasan melaksanakan ibadah masih dibatasi. Pada 05 Februari 2006, sebuah rumah mewah yang digunakan sebagai pura bernama Pura Guedwara Dharma Kalsa di Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Warga setempat keberatan dengan penggunaan rumah itu sebagai pura, dengan alasan tidak ada pemeluk Hindu yang tinggal di sekitarnya. Pada 23 April 2006, di Gunung Putri, Kab. Bogor, warga menyegel dua tempat ibadah dengan alasan belum memiliki izin dari pemerintah setempat. Gereja yang disegel itu merupakan rumah di Perumahan Griya Bukit Jaya.

Sejumlah jamaah yang akan melaksanakan kebaktian terpaksa mengurungkan niatnya. Padahal di kawasan Gunung Putri sulit mendapatkan tempat beribadah. Sempat terjadi perang mulut antara warga dan Yosef, pengurus rumah ibadah. Warga meminta umat melaksanakan ibadat pada tempatnya yang ditolak Yosef. Warga yang tidak percaya mencoba merangsek ke dalam. Perang mulut pun tidak terhindarkan. Akhirnya warga mengusir Yosef. Setelah menyegel rumah tersebut, warga melakukan sweeping ke sebuah rumah toko di sekitarnya, yang diduga sering dijadikan rumah ibadah.

Di NTB selain Jamaah ahmadiyah, pada 4 Maret 2006, muslim penganut Salafi di Yayasan pondok Pesantren Ihiya’ Ussunnah di Lingkungan Repok Gapuk, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Lombok Barat juga menjadi sasaran penyerangan dan pengrusakan. Akibatnya, lima bangunan pondok hampir rata dengan tanah. Padahal menurut Sekretaris MUI, Tuan Guru Haji Mahaly Fikri, Salafi tak menyimpang dari ajaran Islam tetapi lebih pada metode dakwah yang dianggap tidak sesuai dengan kultur agama yang dianut warga.

Dalam kasus tersebut, puluhan warga mengusir setidaknya 50 orang anggota Jamaah Salafi keluar dari desa mereka, Beroro, di Nusa Tenggara Barat. Para penyerang menyeret pemimpin Salafi keluar dari masjid dan memaksanya menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa jamaah Salafi tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Kendati polisi kemudian turun tangan untuk mencegah kekerasan fisik lebih lanjut, namun Polisi tidak menangkap pihak-pihak terkait dengan terjadinya peristiwa tersebut.

Penghakiman terhadap keyakinan juga masih terjadi. Misalnya adalah pengadilan terhadap Lia Aminudin, pemimpin komunitas Eden. Pada 19 April 2006, Lia Aminuddin didakwa melakukan penodaan agama, menyiarkan permusuhan atau kebencian terhadap golongan tertentu, dan melakukan perbuatan tak menyenangkan. Sementara di sisi lain, pihak-pihak yang secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap para pengikut Lia Aminudin justru dibiarkan bebas tanpa ada proses hukum.

Di luar kasus-kasus di atas, tentunya masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang terjadi sepanjang 2006. Secara akumulatif, sepanjang 2006 kurang lebih terjadi 14 kasus pelanggaran dan ancaman terhadap pluralisme. Penutupan rumah ibadah sebanyak lima kasus, pengadilan atas keyakinan sebanyak dua kasus, penyerangan kelompok beragama sebanyak dua kasus, penangkapan sebanyak dua kasus, penghinaan atas agama dua kasus, penyegelan NGO satu kasus. Belum lagi ditambah dengan kasus lainnya yakni penerapan Perda Syariat di 30 daerah.

Para pelaku pelanggaran dan ancaman tersebut sangat beragam, mulai dari aktor-aktor negara sampai aktor-aktor di masyarakat. Aktor negara yang terlibat antara lain adalah Kepolisian, Pengadilan, DPR dan Pemerintah sendiri. Sementara aktor di tengah masyarakat adalah kelompok-kelompok berbasiskan agama yang kerap memaksakan kehendaknya kepada kelompok lainnya.

Hukuman Mati: Pengabaian Negara atas Hak Hidup

Pengingkaran Negara atas hak hidup (rights to life) masih terus berlangsung hingga tahun 2006. Hal itu terlihat dengan masih adanya vonis mati pengadilan terhadap sejumlah pelaku kejahatan. Lebih dari itu, tahun ini juga ditandai dengan masih adanya pelaku kejahatan lainnya yang kini masih dalam proses pengadilan namun sudah diancam dengan pidana mati, dan proses eksekusi mati terhadap tiga orang terpidana mati kasus kerusuhan Poso.

Adanya jaminan atas hak hidup (rights to life) dalam ketentuan hukum HAM internasional seperti deklarasi universal hak asasi manusia dan Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi, serta hukum HAM nasional seperti konstitusi dan Undang-undang HAM, justru sangat kontras dengan implementasinya. Paktek hukuman mati justru masih berlanjut hingga tahun ini. Potret ini menunjukkan bahwa jaminan atas hak hidup ini hanya diletakkan sebatas dokumen hukum, tanpa dibarengi kesadaran dan kewajiban untuk menerapkannya.

Padahal, sudah berkali-kali ditegaskan pula bahwa alasan memberikan efek penjeraan kepada pelaku kejahatan –yang menjadi alasan kelompok pendukung hukuman mati- sudah terbatahkan karena tidak terbukti di lapangan. Tujuan ini telah terbukti gagal, sehingga yang tersisa adalah terenggutnya hak hidup seseorang. Kasus Narkoba adalah bukti nyata kegagalan ini, dimana dalam setiap tahunnya selalu saja ada para pengedar Narkoba.

Dalam kasus Narkoba, Negara seharusnya lebih melihat bahwa peredaran Narkoba lebih disebabkan oleh kegagalan aparat negara dalam menghalau dan mencegah peredaran barang Narkoba di masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, aparat keamanan justru terlibat dengan menjadi backing keamanan bagi para bandar Narkoba di Indonesia. Dalam konteks ini, Negara tidak seharusnya menyalahkan menyarakat atas peredaran Narkoba dan menimpakan hukuman yang melampaui batas kekuasaan negara dengan mencerabut hak hidup seseorang. Negara seharusnya lebih mengevaluasi kinerja aparatnya.

Secara akumulatif, sepanjang 2006 ini muncul vonis pidana mati baru, ancaman hukuman mati dan eksekusi mati pelaku kejahatan. Terkait vonis mati baru, ada sekitar 11 pelaku berbagai jenis kejahatan yang dipidana mati oleh pengadilan. Sebagian besar terpidana mati adalah pelaku kejahatan Narkoba, yang beberapa di antaranya warga negara asing. Selain penjatuhan vonis pidana mati, sekitar tiga pelaku kejahatan yang semuanya terkait kasus pembunuhan juga diancam dengan hukuman pidana mati oleh pengadilan. Sementara itu, untuk eksekusi mati sebanyak tiga orang, yakni eksekusi mati Fabianus Tibo, Domingus Da Silva dan Marinus Riwu terpidana mati kerusuhan di Poso.

Beberapa terpidana mati baru tahun 2006 antara lain, Ronald Saragih dan Nasib Purba terkait pembantaian satu keluarga, Benny Sudrajat dan Budi Sucipto terkait tindakan memproduksi psikotropika, Kolonel Laut M Irfan Djumroni terkait pembunuhan di ruang sidang Pengadilan Agama, sementara terakhir adalah enam warga Australia terkait penyelundup heroin 8,2 kg dari Bali ke Australia. Untuk pelaku kejahatan yang diancam hukuman mati adalah Hasanudin, Lilik Purnomo terkait pemenggalan kepala tiga siswa SMU kristen Poso, kemudian Vince Yusuf dan Muhammad Sukardi terkait kasus pembunuhan model Naek Gonggom Hutagalung.

Terkait eksekusi Fabianus Tibo, Domingus Da Silva dan Marinus Riwu, adanya penolakan dan tuntutan masyarakat agar eksekusi ditangguhkan terebih dahulu sampai otak kerusuhan Poso yang sebenarnya terungkap justru tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Padahal kedua orang tersebut adalah saksi kunci terkait aktor utama di balik kerusuhan Poso. Sementara di sisi lain, 16 orang nama yang disebut-sebut otak kerusuhan Poso justru tidak mendapatkan perhatian serius. Pemerintah dalam hal ini memilih untuk mempercepat eksekusi daripada menyelidikinya terlebih dahulu.

Kasus Munir: Stagnan pada Titik Nol

Pada Desember 2005 penyelidikan kasus Munir kembali ke titik nol karena adanya mutasi terhadap ketua tim penyelidik, Brigjen Masudi Hanafi, sehingga penuntasan menjadi mundur dari berbagai temuan yang telah dihasilkan. Namun saat ini, penuntasan kasus pembunuhan Munir nampaknya stagnan pada titik nol. Pemerintah belum berhasil mengungkap kasus tersebut walaupun berbagai barang bukti dan kejanggalan telah ditemukan. Bahkan Kepolisian sendiri tidak menjalankan penyelidikan hingga tiba Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Pollycarpus pada 03 Oktober 2006. Aktivitas penyelidikan hingga saat ini pun belum memberikan hasil positif.

Stagnasi kasus Munir ini dapat dilihat dari beberapa hal; Pertama, tidak berjalannya perkembangan alat bukti kejahatan di pengadilan seiring dengan tidak dijalankan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Sehingga alat bukti yang dianggap minim oleh Pengadilan menjadi alat untuk membebaskan terdakwa. Ditambah lagi dengan lemahnya kemauan Polri untuk proaktif dalam melakukan penyelidikan. Kapolri Jendral Sutanto malah bersikap menunggu keterbukaan dari Pollycarpus untuk mengungkap kasus Munir. Sebuah permintaan yang sumir dinyatakan seorang Kapolri.

Kedua, Tim Penyelidik di bawah pimpinan oleh Brigjen Surya Dharma yang diumukan pada 5 Oktober 2006 bukanlah merupakan tim penyelidik baru. Tim inilah yang berjalan sejak Desember 2005 dan tidak memberikan progress terhadap kasus Munir. Bila tidak ada pertanggungjawaban dari penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya, maka menjadi janggal bila ia dipilih kembali untuk menyelidiki kembali kasus Munir. Pertanyaannya, apakah ia ditugaskan untuk gagal?

Dan ketiga, pasca putusan MA yang membebaskan Pollycarpus dari dakwaan keterlibatan dalam pembunuhan terhadap Munir dan pembebasan bersyarat dari rumah tahanan LP Cipinang tanggal 25 Desember lalu, menghilangkan keterlibatan Pollycarpus dan para pelaku lainnya yang berada di belakang layar dalam kasus Munir. Hal ini merupakan penghilangan barang bukti kejahatan, di mana kejanggalan yang terdapat padanya tidak akan pernah terungkap dan hilang bersama kebohongan yang terucap di Pengadilan.

Pembentukan tim penyelidik dengan melibatkan kalangan sipil (seperti TPF sebelumnya), baik NGO maupun lainnya, belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dengan alasan tidak adanya payung hukum dan wewenang yang jelas. Prestasi TPF Kasus Munir sebelumnya yang telah berhasil mengungkap keterlibatan aparat intelijen tidak dijadikan panutan dalam penyelidikan saat ini. Padahal diperlukan terobosan politik dalam mengungkap kasus pembunuhan politik ini.

Dua tahun lebih proses hukum terhadap kasus Munir berjalan sambil mencoreng mukanya sendiri. Lemahnya aparat penyelidik, penyidik dan lembaga peradilan dalam mengungkap kasus Munir menjadi petunjuk lemahnya Pemerintah RI dalam melindungi Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh warga negaranya. Bahkan pelaku merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan negara. Sehingga memberikan putusan hukum yang menyimpulkan bahwa Munir dibunuh tanpa pembunuh.

Berlanjutnya Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil

Kasus kekerasan yang dilakukan aparatur negara terhadap masyarakat sipil selama 2006 masih menunjukan angka yang tinggi. Berdasarkan catatan Imparsial, berbagai tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil masih terus terjadi di berbagai daerah, terlebih lagi di wilayah konflik. Fakta berlanjutnya kekerasan ini menunjukan masih digunakannya pola pendekatan keamanan oleh aparat negara dalam menyikapi dan menangani berbagai permasalahan di masyarakat.

Hampir seluruh pelaku kekerasan sepanjang tahun ini melibatkan aktor-aktor negara, mulai dari pusat sampai daerah. Aktor negara yang paling banyak melakukan kekerasan pada tahun ini masih didominasi oleh aktor keamanan, terutama aparat kepolisian. Sementara aktor keamanan lain yang terlibat adalah aparat TNI, disusul oleh Satuan Polisi Pamong Praja/SatPol PP. Kenyataan ini menunjukan suatu ironi di mana aktor keamanan yang seharusnya menjaga dan memberi rasa aman kepada masyarakat justru menjadi pihak yang melakukan kekerasan.

Fenomena menarik yang terjadi tahun ini adalah meningkatnya tindak kekerasan yang dilakukan aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja/SatPol PP terhadap masyarakat sipil di sejumlah daerah. Peningkatan ini menunjukkan adanya gejala dimana aparat sipil yang seharusnya mereka lebih menggunakan pendekatan persuasif dalam menangani masalah-masalah sosial justru mulai mengadopsi dan menggunakan cara-cara militeristik. Situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi dengan ada tuntutan agar kesatuan sipil di bawah pemerintahan daerah ini dipersenjatai dengan senjata api.

Polisi Masih Mendominasi Pelanggaran terhadap HRD

Di bandingkan dengan tahun lalu, serangan terhadap pembela HAM pada 2006 mengalami eskalasi yang tidak berubah. Pola pelanggaran yang dihadapi aktifis HRD masih tidak jauh berubah dari tahun sebelumnya. Dimana serangan terhadap HRD mengalami intensitas yang tak kunjung berubah. Jika pada tahun lalu, Aceh termasuk salah satu daerah konflik yang cukup tinggi pelanggaran terhadap HRD-nya. Justru pada 2006 ini, di Papua dan NTT mengalami intensitas yang cukup mencemaskan.

Pada 2006, polisi masih menduduki tempat teratas sebagai pelaku yang mengancam para pembela HAM di Indonesia. Kasus pasca kasus bentrok 16 Maret 2006 di Abepura, aparat kepolisian Papua melakukan tindakan penyisiran disertai dengan penyiksaan dan penyerangan terhadap mahasiswa asal pegunungan yang berdiam di Abepura hingga Keerom dan Sentani. Selain itu aparat juga melakukan pengrusakan terhadap asrama mahasiswa dan ruang-ruang kelas di universitas, dengan memecahkan kaca, merusak pintu, merusak komputer. Akibatnya, puluhan mahasiswa mengalami luka-luka, termasuk 24 terdakwa (kini terpidana) kasus bentrok 16 Maret 2006 Abepura dan 4 orang wartawan TV. Akibat pengejaran polisi, ratusan mahasiswa lainnya mengalami trauma dan mengungsi ke hutan-hutan. Sehubungan dengan kasus ini, polisi juga melakukan teror terhadap masyarakat dan NGOs di Jayapura dengan memberikan stigma “Pendukung OPM”, “Jualan HAM” dan “Didanai Asing” kepada para aktifis yang mencoba melakukan kritik terhadap tindakan aparat yang dinilai melanggar HAM.

Aparat kepolisian juga melakukan tindakan represif terhadap aktivis pembela HAM yang menggelar kampanye peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember. Ini terjadi pada Max Binur, aktivis lingkungan hidup Sorong yang ditangkap aparat Polresta Sorong.

Demikian pula yang dialami oleh petani. Polisi melakukan serangan terhadap para petani Tanak Awu dan mengakibatkan 27 petani mengalami luka tembak dan 6 petani mengalami luka akibat pukulan. Serangan tersebut terjadi pada Rabu 21 Juni 2006 pukul 08.30 pagi WITA, saat aparat Pemda Lombok Tengah datang ke desa Tanak Awu, dengan dikawal sekitar 10 truk aparat Brimob, ratusan polisi perintis, dan 50 preman Pamswakarsa, untuk melakukan pengukuran dan pematokan di atas tanah pertanian seluas 800 ha yang meliputi Desa Tanak Awu, dan menjadi sengketa antara petani Tanak Awu dengan PT. Angkasa Pura II.

Selain itu, militer juga masih kembali ke pola-pola lama dalam menghadapi kerja-kerja para pembela HAM. Salah satu cara yang dilakukan untuk menyerang para pembela HAM adalah memberikan label atau stigma agar opini masyarakat terbentuk untuk menyerang pembela HAM. Salah satu contoh adalah label “Radikal Lain-lain” yang diberikan oleh Kepala BAIS Mayjen Syafnil Armen kepada 3 organisasi, yaitu Imparsial, Kontras dan Elsham Papua sebagai organisasi radikal yang tidak mendukung Pancasila, selalu mengkritik kebijakan pemerintah, dan didanai asing. Militer melalui Panglima TNI juga menuduh LSM HAM di Papua sebagai “Jualan HAM untuk kepentingan OPM”.

Hal serupa juga dilakukan oleh aparat Kejari Jayapura yang melaporkan 8 orang pembela HAM dari PBHI, SKP Jayapura, Elsham dan LP3AP, yang bertindak sebagai pengacara bagi 7 terdakwa kasus bentrok 16 Maret 2006 Abepura, ke Mapolda Papua dengan alasan Eksepsi Para Pengacara di dalam persidangan telah dianggap menghina dan mencemarkan nama baik pemerintah. Para pengacara tersebut dituduh telah melanggar Pasal 311 dan 335 KUHP.

Sementara itu, Satpol PP, preman dan kelompok-kelompok fundamentalis lainnya juga melakukan pelanggaran serius terhadap HRD.

Satpol PP melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap Arie Lestari, jurnalis Bali Pos atas perintah Bupati Jembrana. Sementara sekelompok preman, membunuh salah seorang wartawan Delta Pos Sidoarjo atas suruhan aparat pemerintah daerah yang sakit hati akibat pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan aparat. Di sisi lain, kelompok-kelompok fundamentalis melakukan serangan terhadap HRD, seperti yang dialami Ibu Shinta Nuriyah terkait RUU APP ketika diserang oleh FBR terkait RUU APP.

Sepanjang 2006, pola kekerasan terhadap HRD berupa: pengejaran, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; teror dan intimidasi; pembunuhan kilat; penyerangan dan perusakan harta benda; penyerangan dan pembubaran acara; PHK sepihak; pengkriminalan; stigmatisasi; dan pembiaran.

Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, keharusan negara untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan hukum internasional yang melindungi kerja-kerja Pembela HAM masih tidak dilakukan. Pemerintah justru tetap mempertahankan kebijakan yang menghambat dan mencelakakan kerja-kerja HRD, seperti pencabutan pasal-pasal penghinaan terhadap kepala negara; perda-perda yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; penanganan kasus Munir yang masih stagnan di titik nol; masih memberlakukan stigmatisasi terhadap HRD. Demikian pula halnya dengan kebijakan-kebijakan yang baru dan akan disahkan, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

Pembatasan Hak Masyarakat atas Informasi

Pada 2006 pengakuan negara atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi nampaknya terpasung oleh kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran tahun 2005 dan tetap diajukannya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara untuk dibahas di DPR.

Dengan adanya PP Penyiaran pemerintah telah melakukan subversi terhadap demokratisasi, kebebasan pers dan HAM. Semangat PP Penyiaran lebih didominasi semangat meneguhkan eksistensi pemerintah, terutama Kementerian Negara Kominfo, sebagai pemegang kontrol dunia penyiaran. Pasal-pasal PP Penyiaran menegaskan dan memerinci wewenang pemerintah hampir di semua lini media penyiaran: perizinan, jangkauan siaran, program siaran, kepemilikan saham, modal asing, cross ownership dan penentuan sanksi administratif.

Secara substansi, PP penyiaran telah mengebiri hak masyarakat atas informsi. Semisal hal itu terlihat dari adanya pengaturan jumlah anggota jaringan yang tak boleh melebihi 15% dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang tentunya akan membatasi hak publik untuk memperoleh informasi karena informasi tersebut tak bisa disampaikan secara merata kepada masyarakat umum.

Pada prinsipnya, dalam alam demokrasi kehidupan media dan penyiaran adalah urusan publik. Pers dan penyiaran mempunyai peran sangat penting dalam perwujudan kebebasan informasi dan komunikasi. Sebagai bagian dari publik, sepatutnya jika pengaturan dan pengawasan terhadap urusan media dan penyiaran diserahkan kepada lembaga independent. Atasnama demokrasi, pemerintah tidak berhak atau minimal seminimal mungkin mengatur kehidupan media dan penyiaran. Maka dari itu, keputusan politik Pemerintah untuk menjadikan Depkominfo sebagai lembaga regulator penyiaran bertentangan dengan cita-cita demokratisasi dan kebebasan pers. Keputusan itu juga sangat ahistoris karena kita mempunyai pengalaman 32 tahun betapa berbahayanya jika Pemerintah diberi peran untuk mengatur dan mengintervensi kehidupan media dan penyiaran.

Di sisi lain, Pemerintah telah mengajukan draft RUU Rahasia Negara ke DPR. Substansi RUU ini jelas-jelas mengekang dan membatasi hak masyarakat atas informasi serta dapat membahayakan tumbuhnya demokrasi.

Tidak hanya itu, RUU tersebut berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu terlihat semisal dari ruang lingkup rahasia negara yang terlalu luas, longgar dan multitafsir, sehingga dapat menjadi benteng negara untuk menutupi dirinya dari tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan upaya untuk membongkar kasus pelanggaran HAM atau korupsi misalnya.

Peradilan Militer: Benteng Terakhir Militer terhadap Supremasi Sipil

Reformasi sektor keamanan menuntut perubahan pada aktor dan sistem di dalamnya termasuk peradilan militer. Reformasi terhadap peradilan militer merupakan suatu keharusan dalam perubahan politik serta ketatanegaraan Indonesia. Selama ini peradilan militer merupakan bagian dari permasalahan dalam upaya menegakan hukum dan memutus rantai impunitas. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer menjadi safe haven bagi para militer kriminal.

Upaya untuk melakukan reformasi terhadap peradilan militer oleh DPR ternyata banyak mendapat tantangan yang kuat dari kaum konservatif di pemerintah. Proses perdebatan serta tarik ulur antara pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM dengan DPR merupakan pertarungan nyata antara kekuatan-kekuatan konservatif dengan kubu reformis. Walhasil, pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak beranjak maju sekalipun telah satu tahun sejak Oktober 2005.

Pemerintah khususnya Departemen Pertahanan merupakan representasi dari kubu konservatif yang hendak mempertahankan supremasi militer terhadap sipil di bidang hukum. Selama satu tahun pembahasan RUU tersebut dengan Pansus DPR, berkali-kali sikap keras yang ditunjukan Departemen Pertahanan yang diwakili Menteri Pertahanan, Prof. Juwono Sudarsono terhadap usaha untuk membawa prajurit TNI yang melanggar hukum sipil ke peradilan umum yang merupakan amanaa TAP MPR dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari ketidaksiapan aparat hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana (integrated justice system), ketidaklengkapan terhadap perangkat hukumnya hingga masalah psikologis dari prajurit TNI.

Puncak dari perlawanan dari kubu konservatif yang diwakili Departemen Pertahanan adalah ketika menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pendapat Fraksi-Fraksi DPR dalam pembahasan oleh Pansus DPR tanggal 20 September 2006. Di antara jawaban tersebut, Pemerintah melakukan penyangkalan terhadap TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Menurutnya, TAP MPR VII/MPR/2000 Pasal 3(4)(a) tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dari perubahan UU Peradilan Militer karena itu telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan Pasal 65 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang juga merujuk pada persoalan yang sama, Departemen Pertahanan menyatakan hal itu merupakan substansi yang dipaksakan.

Jawaban oleh Departemen Pertahanan yang pada intinya menolak segala macam usaha meletakan tentara sebagai warga negara yang sama di depan hukum (equality before the law). Bahkan untuk masalah ini, mereka juga memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hal yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Alotnya perdebatan tersebut akhirnya dapat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin yang memberikan persetujuan untuk membawa prajurit TNI ke peradilan umum jika melanggar hukum pidana umum pada 28 November 2006 sesaat dalam lawatan ke Tokyo, Jepang. Pernyataan yang disampaikan Presiden tersebut merupakan titik akhir dari perdebatan panjang.

Sungguhpun demikian, sekali lagi Menteri Pertahanan malah tidak memandang hal itu sebagai perintah melainkan menunggu presiden kembali ke tanah air untuk meminta penjelasan. Sikap ini merupakan pembangkangan karena pernyataan itu harus diperlakukan sebagai perintah presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Meski demikian, kesemuanya ini kembali pada ketegasan Presiden dalam melaksanakan reformasi mengingat ia seringkali ragu untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambilnya.

Perdamaian Aceh: Mendamaikan masa lalu dan penegakan HAM

melawan impunitas

Sudah 30 tahun rakyat Aceh hidup dalam konflik dan banyak warga sipil tidak bersalah menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Kini, konflik telah berakhir dan sudah setahun lebih Aceh membangun perdamaian yang permanen pasca dilakukannya perjanjian Helsinki antara pemerintah RI dan GAM. Namun demikian, MoU Helsinki antara pemerintah dan GAM masih menyisakan masalah, yakni tidak memayungi masalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh dengan jelas dan tegas, kendati di dalamnya tercantum akan ada pengadilan HAM Aceh dan KKR.

Berdasarkan MoU Helsinki ada beberapa tahapan implementasi perdamaian. Pertama, tahap penyerahan senjata oleh GAM dan penarikan pasukan TNI dan Polri yang bukan organik. Kedua, adalah pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan yang terakhir adalah pemilihan Gubernur.

Tahap pertama telah dilewati dengan lancar hingga awal 2006. Sementara tahapan kedua diwarnai lima peristiwa yang cukup menganggu proses perdamaian. Kasus pertama adalah penyerbuan kantor SIRA di Blangpidie pada Februari 2006, disusul penyerbuan kantor Polisi Sektor Peudawa di Aceh Timur pada Maret 2006, pengeroyokan oleh mantan anggota GAM di depan Rumah Sakit Malahayati pada April 2006, penyerbuan Kantor Polsek Indra Makmur di Aceh Timur juga pada April 2006, dan terakhir Insiden Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara pada tiga Juni 2006 menyebabkan meninggalnya Muslem, mantan anggota Tentara Nasional Aceh (TNA).

Agenda besar yang dihadapi tahun ini adalah pembuatan UU Pemerintahan Aceh yang sejak awal telah diprediksi akan alot proses pembahasannya. Namun, rupanya DPR juga cukup serius dalam melakukan pembahasan, meski dalam persidangan tidak semua anggota Panja selalu terlihat hadir. Hasil UU Pemerintahan ini secara keseluruhan telah mengakomodasi klausul dalam MoU Helsinki, kendati untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM di Aceh melalui Pengadilan HAM dan KKR Aceh tidak jelas dan tegas dalam perumusan pasalnya, bahkan cenderung multi tafsir.

Tantangan terberat pasca selesainya UU Pemerintahan Aceh adalah Pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADAL) untuk Gubernur dan 19 Bupati/Walikota. Pelaksanaan Pilkadal pada 11 Desember 2006 ini telah dilewati dan tidak ada gangguan dalam pelaksanaannya.

Hasil perolehan suara terbanyak untuk Pilkada Gubernur Aceh dimenangkan oleh Irwandi Yusuf dan pasangan Wakilnya Muhammad Nazar dari kandidat independen. Kemenangan ini jelas merupakan pilihan sadar rakyat aceh. Dikatakan sadar karena rakyat Aceh selama ini butuh sosok yang dapat membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Tugas berat sudah menanti Gubernur dan Wakilnya yang baru terpilih.

Dari tahapan yang dipaparkan di atas, proses perdamaian nampaknya berjalan sesuai alur, namun aspek penanganan korban konflik dan penyelesaian kasus masa lalu tidak jelas baik secara konseptual atau implementasi di lapangan. Penanganan reintegrasi secara langsung oleh pemerintah Propinsi Aceh belum menunjukan keberhasilan. Sementara tantangan berat ke depan adalah menguak dan menyelesaikan masa lalu, yang jalannya sudah disediakan melalui Pengadilan HAM dan KKR dalam UU PA. Berjalannya dua mekanisme penyelesaian atas berbagai pelanggaran HAM di Aceh ini sangat tergantung pada Gubernur dan Wakilnya yang baru terpilih. Yang lebih penting, Keduanya harus menunjukkan keberpihakan kepada korban konflik yang jumlahnya sangat banyak di Aceh.

Kasus Papua : Peminggiran warga negara oleh Negara

Perlawanan rakyat Papua terhadap keberadaan PT. Freeport di bumi Cendrawasih seakan mencapai puncaknya pada tahun 2006 karena setelah 39 tahun bercokol di sana, PT. Freeport dianggap hanya menghasilkan keuntungan bagi Amerika Serikat dan segelintir pejabat Indonesia, dan menyisakan kerusakan lingkungan serta pelanggaran HAM berat bagi rakyat Papua.

Berbagai macam laporan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer dan polisi untuk melindungi Freeport, tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, aparat tidak segan-segan langsung menyeret orang-orang yang diduga merugikan kepentingan Freeport, seperti yang terjadi pada beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2006. kasus pertama vonis pada Antonius Wamang dan rekannya yang dituduh sebagai penembakan di Mile 62-63 pada tahun 2002 yang menewaskan dua orang warga Amerika Serikat dan satu orang Indonesia yang bekerja pada PT. Freeport, pada 11 Januari 2006 aparat kepolisian RI dibantu FBI (Federal Bureau of Investigation) menangkap 12 orang di Timika, salah satunya adalah Antonius Wamang yang dianggap sebagai pimpinan OPM.

Banyak kejanggalan sebenarnya jika Antonius Wamang cs dianggap sebagai pelaku penembakan di tahun 2002 itu, karena lokasi kejadian tersebut dijaga sepenuhnya oleh anggota militer Indonesia, sehingga kecil kemungkinan ada sekelompok orang dapat menerobos barikade pengamanan militer yang ada di sana. Namun vonis telah dijatuhkan PN Jakarta Pusat kepada Antonius Wamang dan 6 rekannya dengan hukuman berkisar antara 1,7 tahun hingga seumur hidup.

Pada 21 Februari 2006 terjadi bentrokan antara penambang emas tradisional dengan aparat keamanan yang bertugas menjaga keamanan PT Freeport di Mimika. Bentrokan ini bermula dari akan adanya Pilkada untuk memilih gubernur Papua, sehingga Camat setempat meminta para penambang untuk pulang ke kampung masing-masing agar ikut mensukseskan Pilkada. Himbauan tersebut tidak diindahkan karena Pilkada tidak memberikan makan mereka. Karena para pendulang tidak juga meninggalkan tempat pendulangan, pada 21 Februari 2006, pihak pemerintah melalui Camat dengan kembali didampingi Tim Task Force yang terdiri dari anggota Brimob, TNI dan security PT. Freeport langsung melakukan pembongkaran paksa dan pembakaran terhadap tenda-tenda yang ada. Masyarakat akhirnya merespon dengan lemparan batu, panah dan kapak. Akibat dari kejadian 6 orang penambang dan 3 orang aparat mengalami luka-luka.

Peristiwa ini tidak hanya berlanjut di sini karena para penambang tradisional melakukan pemblokiran jalan menuju tempat PT. Freeport beroperasi hingga 4 hari lamanya. Ungkapan marah yang spontan ini dikarenakan selama ini penambang tradisional merasa aparat sudah memberi masyarakat peluang masuk penambangan, mendapat uang pengamanan dari masyarakat dan menjadi penadah hasil tambangan masyarakat, tetapi aparat juga yang tega mengkhianati dan mengusir masyarakat.

Berdasarkan keterangan masyarakat penambang, aparat TNI, polisi dan security PT. Freeport memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk lokasi dan melakukan penambangan di sungai. Itu terjadi sudah sejak lama dan para penambang membayarkan pajak pungutan pada security perusahaan dan aparat.

Peristiwa terbesar yang terjadi di Papua adalah kasus bentrokan mahasiswa dan anggota kepolisian di depan kampus Universitas Cendrawasih pada 16 Maret 2006, yang berakhir dengan meninggalnya 4 anggota polisi dan 1 anggota TNI AU. Peristiwa ini bermula dari aksi mahasiswa agar Freeport ditutup dan aparat TNI harus keluar dari Papua. Pasca bentrok, Polisi secara brutal melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap orang-orang dan mahasiswa yang berasal dari daerah Pegunungan. Dalam melakukan sweeping tersebut, Polisi bahkan melukai beberapa warga sipil mengakibatkan seorang meninggal dunia (Jeni Hisage), dan melakukan pengrusakan asrama mahasiswa serta kampus. Pada peristiwa ini Polisi menangkap 77 orang yang diduga terlibat kasus bentrok di depan Uncen. Dari 77 orang tersebut, akhirnya 24 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Persidangan dilakukan PN Jayapura di Abepura dengan kawalan super ketat dari kepolisian, militer dan intelijen. Persidangan yang mengabaikan asas fair trial ini ternyata juga tidak dapat mengungkap dan menunjukkan siapa pelaku pembunuhan terhadap 4 aparat Brimob dan 1 intel AU tersebut. Sebagaimana bisa diduga hasil akhir dari persidangan yang mengabaikan asas fair trial, maka para terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman antara 4 hingga 15 tahun, meskipun tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan bahwa para terdakwa adalah para pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Kasus Poso: Terombang-ambingnya masa depan rasa aman warga

Bagi Poso, sebuah Kabupaten di Sulawesi Tengah, 2006 tercatat sebagai tahun yang kelam Bagi Poso dan Sulawesi Tengah secara umum, 2006 tercatat sebagai tahun yang kelam bagi penuntasan kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Pemerintah masih belum menunjukkan keberhasilan memadai yang memberikan jaminan rasa aman kepada warga Poso. Terhitung sejak awal tahun hingga penghujung 2006 telah terjadi beberapa kali kasus kekerasan yang sangat mencemaskan. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi laiknya merupakan episode pengulangan kasus-kasus serupa sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 
Pada 10 Januari 2006, tepatnya pukul 20.45, terjadi ledakan bom di depan Kantor Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Poso. Sehari sebelumnya, 9 Januari 2006, pada pukul 23.30, juga terjadi ledakan bom di depan pintu gerbang Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Sion Poso yang diikuti dengan terbakarnya kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Poso yang terletak di depan GKST Sion. Walaupun tidak menelan korban jiwa, namun kedua peristiwa tersebut menimbulkan ketakutan warga dan terkesan tidak berdiri sendiri.
Dalam hal kebijakan, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan keamanan dalam memulihkan situasi Poso dengan membentuk Satgas Penanganan Poso yang diikuti dengan penempatan sekitar 1.300 personel TNI di Poso yang berada di bawah kendali operasi (BKO) Polda Sulteng untuk membantu sekitar 1.200 personel polisi di Poso yang telah ada sejak tahun sebelumnya. Selanjutnya, melalui Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso, pemerintah membentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) pada 5 Januari 2006 dan berakhir 4 Juli 2006. Nampaknya, institusi ini dibentuk setelah terjadi berbagai tindak kekerasan yang melanda Poso sepanjang 2005 lalu, seperti bom Tentena, mutilasi tiga siswi, dan bom Maesa Palu, serta beberapa kekerasan lain. 
Dalam menjalankan tugasnya Koopskam hanya bisa menyentuh dua hal. Pertama, ditangkapnya Aminuddin Ponulele, Gubernur Sulawesi Tengah (2001-2006) dan Andi Azikin Suyuti (eks Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Sulawesi Tengah) dengan tuduhan korupsi dana bantuan pengungsi Poso, dan kedua, menangkap warga sipil yang terlibat kasus-kasus kriminal dan tindak kekerasan yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Poso. 
Kehadiran institusi ini jelas hanya sebagai pemadam kebakaran sesaat bagi pemulihan Poso ke arah yang lebih baik. Keberhasilan Koopskam hanya terbatas pada dua kasus di atas. Keberadaannya sama sekali tidak berhasil menyentuh level pesimisme masyarakat yang berpangkal pada pengungkapan aktor dan motif di balik kekerasan yang terjadi di Poso. Aparat keamanan masih menganggap kekerasan Poso sebagai problem antarkomunitas. Padahal kekerasan yang terjadi di Poso selama ini merupakan kombinasi antara kekerasan yang melibatkan masyarakat, aparat keamanan, birokrasi sipil, politisi, dan pengusaha dengan motif yang sangat beragam. Persoalan inilah yang tidak berhasil diungkap oleh Koopskam.
Terlebih beberapa peristiwa yang terjadi di akhir masa tugas Koopskam, mengisyaratkan tetap adanya ancaman kekerasan dan rasa tidak aman warga Poso. 
Sepanjang 2006 ini, puncak kekerasan di Poso terjadi selama September-Oktober 2006. Selama dua bulan tersebut telah terjadi dua kali kasus pembunuhan, 11 ledakan bom, 16 pembakaran, 19 perusakan, dan 5 kali ditemukan bom. Pembunuhan Pendeta Irianto Kongkoli, sekretatis umum Majelis Sinode GKST, oleh penembak misterius pada 16 Oktober 2006 merupakan puncak kasus kekerasan pada periode ini.
Situasi keamanan di Poso kembali memanas ketika sebelum dan sesudah eksekusi terhadap Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus Da Silva dilakukan (22 September 2006). Jauh hari sebelum eksekusi dilakukan, warga Poso terbelah dalam kontroversi “setuju-tidak setuju” terhadap eksekusi yang telah menempatkan warga dalam batas-batas agama berbeda.
Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Pemerintah menutup mata dan telinga, dengan sama sekali tidak mendengar seruan, protes, dan upaya-upaya resmi untuk mencegah atau menunda eksekusi Tibo dan kedua rekannya. Berbagai ikhtiar hukum telah dilakukan, dari kasasi, peninjauan kembali (PK), hingga grasi. Demikian pula dengan inisiatif non-litigasi, Tetapi semua upaya tersebut menembus tembok tebal dan eksekusi mati tetap dilakukan.
Sementara itu, beberapa kasus yang terjadi selama dua bulan tersebut memperlihatkan modus baru kekerasan yang terjadi d Poso: warga berhadapan secara langsung dengan aparat keamanan. Pada 29 September 2006, warga menyerang aparat kepolisian di Taripa, Kecamatan Pamona Timur, kabupaten Poso. Massa membakar dua mobil, beberapa sepeda motor, dan melempari helikopter milik kepolisian. 
Kemudian, pada 22-23 Oktober 2006 juga terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan warga di Kelurahan Gebangrejo, Kota Poso, yang mengakibatkan seorang warga tewas, tiga lainnya luka-luka, sebuah mobil polisi dan beberapa sepeda motor terbakar, dan berbuntut kepada permintaan penarikan pasukan BKO dari Poso oleh sejumlah organisasi masyarakat di Poso. Sebagai responnya dibentuklah Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Tanah Runtuh. Namun rekomedasi yang dikeluarkan TPF tersebut hanya menyentuh persoalan keamanan dengan memosisikan warga sebagai tersangka pelaku kerusuhan. 
Di sisi lain, dalam menghadapi rentetan kejadian di pertengahan tahun kedua 2006, pemerintah kembali mengulang siklus penanganan masalah Poso, yakni tetap menggunakan pendekatan keamanan dengan meningkatkan kuantitas kehadiran aparat keamanan. Tercatat sekitar delapan satuan setingkat kompi (SSK) pasukan tempur BKO didatangkan dari luar Poso untuk memperkuat pasukan tempur organik TNI dan Brimob setingkat dua batalyon yang sudah berada di Poso sebelumnya. Terhitung hingga akhir 2006, pasukan keamanan yang telah ada di Poso mencapai jumlah sekitar 5.000 personel. Ditambah lagi dengan ditingkatkannya status Polres Poso menjadi Polres khusus. 
Ketenangan warga Poso kembali terusik. Di penghujung 2006, pada Rabu malam, 6 Desember 2006, dua buah bom kembali meledak di lapangan Kasintuwu, Poso, yang membuat warga di sekitar lokasi kejadian berhamburan keluar rumah dan berkumpul di sekitar titik ledakan. Kasus tersebut menambah deretan panjang daftar kasus-kasus kekerasan terhadap warga Poso, dimana pemerintah sama sekali belum menemukan motif dan pelaku sesungguhnya dari serangkaian aksi-aksi kekerasan yang terjadi sejak 1998. 

Kasus Koesmayadi dan Bisnis Senjata:

Cermin Buruknya Pengawasan Pengadaan Persenjataan TNI

Pada 2006 tercatat dua kali peristiwa penangkapan terhadap Warga Negara Indonesia di Amerika Serikat dengan tuduhan permbelian senjata secara ilegal. Pertama, pada April 2006 terjadi penangkapan terhadap tiga orang pengusaha Indonesia dan dua orang rekannya yang berkewarganegaraan asing di Hawaii, Amerika Serikat (AS) saat melakukan transaksi pembelian senjata. Seorang diantara merupakan pengusaha rekanan TNI dalam pengadaan senjata. Saat transaksi berlangsung, turut serta pula dua perwira TNI-AU, namun kemudian dua perwira tersebut dibebaskan untuk meninggalkan AS.

Yang kedua terjadi pada September 2006 dengan ditangkapnya empat WNI di Guam, AS, dalam transaksi pembelian senjata untuk kelompok pemberontak Macan Tamil, Srilanka. Salah satu pelaku adalah purnawirawan perwira tinggi TNI-AL, Brigjen (Purn) Eric Wotulo yang kemudian dalam proses hukumnya diancam 15 tahun penjara.

Sedangkan kasus yang berkaitan dengan pengadaan senjata adalah temuan 145 senjata berbagai jenis berikut amunisinya di rumah bekas Wakil Asisten Logistik TNI-AD, Brigjen Koesmayadi sesaat setelah dia meninggal dunia pada Juni 2006. Jenis senjata yang ditemukan tak tanggung-tanggung merupakan jenis standar TNI disertai dengan ribuan amunisi, sejumlah teropong dan sejumlah granat.

Dalam kasus Koesmayadi, KSAD, Jenderal Djoko Santosolah yang membeberkan temuan senjata itu kepada khalayak. Reaksi pun muncul dari berbagai kalangan. DPR kemudian menyatakan bahwa kasus tersbut harus diusut tuntas mengingat semasa hidupnya, Koesmayadi dipercaya untuk melakukan pengadaan senjata. Pengusutan yang berjalan terkesan terutup, Sejumlah perwira diperiksa termasuk bekas KSAD Ryamizard Ryacudu. Menantu Koesmayadi yang juga seorang perwira TNI-AD juga ditahan untuk dimintai keterangan.

Selain itu juga terjadi penemuan senjata di beberapa tempat di Jakarta. Salah satunya pada September 2006, seorang pemulung menemukan puluhan pucuk senjata dan amunisi di kilometer 26,5 di sisi jalan tol menuju Bandara Soekarno Hatta. Menurut keterangan Polda Metro Jaya jenis senjata yang yang ditemukan hanya dapat dimiliki oleh satuan keamanan elite untuk operasi khusus. Akan tetapi, sesaat setelah temuan itu, TNI melalui melalui juru bicaranya, Laksda Moch. Soenarto menyatakan bahwa temuan senjata tersebut jangan dikaitkan dengan TNI.

Berangkat dari kasus-kasus tersebut, sangatlah jelas bahwa pengawasan terhadap pengadaan persenjataan sangatlah longgar. Departemen Pertahanan yang seharusnya memiliki posisi signifikan dalam pengawasaan dan pengadaan persenjataan, ternyata tidak menjalankan perannya itu. Dalam kasus transaksi senjata ilegal di Hawaii, Departemen Pertahanan hanya mengambil langkah melakukan black list terhadap PT. Ataru yang pimpinannya terlibat dalam kasus dari rekanan pengadaan senjata TNI.

Pengungkapan terhadap temuan senjata Brigjen Koesmayadi seakan-akan mencerminkan reformasi di dalam TNI akan tetapi prosesnya kemudian berujung pada kekelaman terhadap keterlibatan sejumlah perwira khususnya atasan dari Koesmayadi. Pemeriksaan yang berlangsung singkat antara Juni hingga Agustus 2006 terhadap sejumlah perwira tinggi, menengah dan pertama tetap tidak menemukan seorang pun pelaku yang akan diserahkan dimuka hukum. Ujungnya, semua kesalahan itu ditimpakan pada Koesmayadi dengan dalih hal itu merupakan hobby dan bagian dari koleksi pribadinya.

Penemuan senjata di beberapa tempat di Indonesia tanpa tahu siapa pemilik dari senjata tersebut menabalkan pula buruknya sistem registrasi terhadap senjata di tubuh TNI. Sikap TNI yang tidak ingin penemuan senjata itu dikaitkan dengan institusi TNI adalah sangat naif. Tidak ada jalan lain selain melakukan audit terhadap seluruh senjata termasuk di antaranya penarikan senjata yang dikuasai oleh para purnawirawan TNI dan Polri.

Hal yang lebih penting adalah peran Departemen Pertahanan sesuai UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memberikan peran Departemen Pertahanan dalam melakukan perencanaan pertahanan negara yang berarti termasuk di dalamnya pengadaan senjata untuk TNI.

Kesimpulan dan Prediksi

Kesimpulan :

  1. Kondisi penegakkan HAM 2006 masih jalan di tempat. The absence of the sense of rights adalah cirinya yang menonjol. Sepanjang tahun ini, Pemerintah tidak mengimplementasikan kovenan-kovenan yang telah diratifikasi serta tidak melakukan koreksi terhadap kinerja lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakkan HAM.
  2. Lembaga-lembaga negara yang memiliki tanggungjawab dalam penegakkan HAM tidak menunjukkan kinerja positif dalam upaya memenuhi hak-hak asasi warga negara. Bahkan sebaliknya, institusi negara justru menjadi penghambat, melanggar dan mengabaikan hak-hak dasar warga negara.
  3. Pola-pola kekerasan yang terjadi di 2006, tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu meliputi penganiyaan, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan berkeyakinan dan beragama, kriminalisasi terhadap pers dan lain-lain.
  4. Aktor dominan yang melakukan tindak kekerasan masih dilakukan oleh aparat kepolisian, hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya.

Prediksi :

  1. Intensitas kekerasan akan meningkat di Papua. Hal ini disebabkan problematika gerakan separatisme yang belum selesai di Papua, permasalahan akses sumberdaya alam antara masyarakat lokal dengan perusahaan multi nasional-pemerintah, permasalahan daerah perbatasan dan banyaknya pengerahan dan penumpukan pasukan di Papua.
  2. Isu pluralisme masih menjadi masalah yang akan terus terjadi di tahun 2007. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, dimana kecenderungannya dari tahun ke tahun, polisi melakukan pembiaran atas berbagai aksi kekerasan yang terjadi.
  3. Kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi akan terbatasi karena tidak berubahnya substansi RUU Rahasia Negara dan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang di dalamnya masih memuat pasal-pasal yang berpotensi mengancam fundamental freedom.

Secara umum, berangkat dari hal-hal tersebut di atas, kontrol negara terhadap kebebasan warga negara di 2007 akan meningkat dan hal ini menjadi ancaman serius bagi kebebasan sipil (civil liberties).

Tabel 1.

Vonis Baru Pidana Mati Tahun 2006

 

No

Nama/Umur/

Jenis Kelamin/

Warga Negara

Kasus

Tahun Kejadian

Tempat/

Kewenangan Pengadilan

Tahun Vonis Pengadilan

Tahun Eksekusi

Keterangan

1

Ronald Saragih/L

Pembunuhan

2006

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara yang diketuai oleh B. Napitupulu

13 November 2006

Mengajukan banding

2

Nasib Purba/L

Pembunuhan

2006

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatra Utara yang diketuai oleh B. Napitupulu

13 November 2006

Mengajukan banding

3

Benny Sudrajat alias Andreas Indrijatno/L

Narkotika

11 November 2005

Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang diketua Zaid Umar Bob Said SH

6 November 2006

Mengajukan banding

4

Budi Sucipto alias Iming Santoso/L

Narkotika

11 November 2005

Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang diketua Zaid Umar Bob Said SH.

6 November 2006

Mengajukan banding

5

Kolonel Laut M Irfan Djumroni/L

Pembunuhan

21 September 2005

Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III-Surabaya

2 Februari 2006

Sebelumnya terdakwa juga dipecat dari kesatuan TNI-AL karena pembunuhan terhadap isterinya Ny Eka Suhartini dan Ahmad Taufik SH, hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

6

Myuran Sukumaran, L/24/Warga Australia (WNA)

Narkotika

17 April 2005

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar

14 Februari 2006

MA memperkuat hukuman mati. Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada 14 Februari 2006 memvonis pidana mati dan diperkuat lagi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar pada 20 April 2006.

7

Andrew Chan/L/21/ Warga Australia (WNA)

Narkotika

17 April 2005

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar

14 Februari 2006

MA memperkuat hukuman mati. Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada 14 Februari 2006 memvonis pidana mati dan diperkuat lagi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar pada 20 April 2006.

8

Tan Duc Thanh Nguyen/L/23/ Warga Australia (WNA)

Narkotika

17 April 2005

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar

15 Februari 2006

MA memperberat hukumannya menjadi hukuman mati. Sebelumnya PN Denpasar pada 15 Februari 2006 menjatugkan seumur hidup, kemudian diperingan menjadi 20 tahun oleh PT Denpasar pada 13 April 2006.

9

Si Yi Chen/L/20/ Warga Australia (WNA)

Narkotika

17 April 2005

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar

15 Februari 2006

MA memperberat hukumannya menjadi hukuman mati. Sebelumnya PN Denpasar pada 15 Februari 2006 menjatugkan seumur hidup, kemudian diperingan menjadi 20 tahun oleh PT Denpasar pada 13 April 2006.

10

Matthew James Norman/L/19/ Warga Australia (WNA)

Narkotika

17 April 2005

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar

15 Februari 2006

MA memperberat hukumannya menjadi hukuman mati. Sebelumnya PN Denpasar pada 15 Februari 2006 menjatugkan seumur hidup, kemudian diperingan menjadi 20 tahun oleh PT Denpasar pada 13 April 2006.

 

Tabel 1.1.

Eksekusi Mati Tahun 2006

No

Nama/Umur/

Jenis Kelamin/

Warga Negara

Kasus

Tahun Kejadian

Tempat/

Kewenangan Pengadilan

Tahun Vonis Pengadilan

Tahun Eksekusi

Keterangan

1

Fabianus Tibo/L/56

Pembunuhan saat kerusuhan Poso

2000

Pengadilan Negeri (PN) Palu

April 2001

22 September 2006

– Kasasi dan PK ditolak MA

– Presiden tidak mengabulkan permohonan grasi mereka

2

Domingus Da Silva/L/43

Pembunuhan saat kerusuhan Poso

2000

Pengadilan Negeri (PN) Palu

April 2001

22 September 2006

– Kasasi dan PK ditolak MA

– Presiden tidak mengabulkan permohonan grasi mereka

3

Marinus Riwu/L/48

Pembunuhan saat kerusuhan Poso

2000

Pengadilan Negeri (PN) Palu

April 2001

22 September 2006

– Kasasi dan PK ditolak MA

– Presiden tidak mengabulkan permohonan grasi mereka.

 

Tabel 1.2.

Ancaman Pidana Mati Tahun 2006

 

No

Nama/Umur/

Jenis Kelamin/

Warga Negara

Kasus

Tahun Kejadian

Tempat/

Kewenangan Pengadilan

Keterangan

1

Hasanudin/L

Pemenggalan tiga siswi di Poso

29 Oktober 2006

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat

2

Lilik Purnomo/L

Pemenggalan tiga siswi di Poso

29 Oktober 2006

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat

3

Vince Yusuf/P/38

Pembunuhan

27 April 2006

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Karel Tupu

Kasus pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung (33)

4

Muhammad Sukardi/L/40

Pembunuhan

27 April 2006

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Karel Tupu

Kasus pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung (33)

 

Tabel 2.

Pelanggaran terhadap Pluralisme selama 2006

No

Waktu kejadian

Kasus

Pelaku

Keterangan

1

Maret 2006.
Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Gunung 

Putri, Bogor.

Warga dan Unsur Muspida.

Dalam pertemuan unsur- unsur Muspiko, Danramil Gunung Putri, dan Wakapolres Bogor itu, Sekretaris Camat Gunung Putri, Asep, mendesak agar tempat ibadah itu segera ditutup.

2

Maret 2006.
Gereja Baptis Gunung Putri, Bogor.

Warga dan Unsur Muspida.

Dalam pertemuan unsur- unsur Muspiko, Danramil Gunung Putri, dan Wakapolres Bogor itu, Sekretaris Camat Gunung Putri, Asep, mendesak agar tempat ibadah itu segera ditutup.

3

2006.
Gereja Bethel Indoneisa (GBI) Citereup.

4

20 September 2006.

Penutupan Gereja Jawa Tengah.

Warga dan aparat keamanan

Dianggap tidak memenuhi syarat dan izin pendirian tempat ibadah.

5

23 Mei 2006.

Pengusiran Gusdur dalam dialog lintas etnis dan agama di Purwakarta.

FPI, MMI dan HTI

Dianggap melakukan penodaan terhadap kitab suci

6

05 Februari 2006.

Penutupan Pura Guedwara Dharma Kalsa di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Warga

7

04 Februari 2006.

Pembakaran dan penghancuran 23 rumah pengikut Ahmadiyah di Komplek Bumi Asri.

Warga

8

04 Maret 2006.

Penyerangan dan pengsurakan Yayasan Pondok Pesantren Ihya’ Ussunnah di Lingkungan Gapuk, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong Lombok Barat.

Warga

9

21 Mei 2006.

Penyegelan kantor Fahmina Institut

FPI, MMI dan HTI

10

29 Juni 2006.

Vonis dua tahun penjara terhadap Lia Eden atas dakwaan penodaan terhadap ajaran agama.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

11

Januari 2006.

Vonis enam bulan terhadap Sumardi karena melakukan shalat sambil bersiul

Polisi dan PN Morowali

Penghinaan agama

12

Mei 2006.

Pemberhentian Bupati Ratna Ani Lestari karena diduga mempraktekan ibadah yang tidak sesuai dengan agama yang tercantum di KTP.

DPRD Banyuwangi

13

12 April 2006.

Penangkapan lima aktivis Falun Dafa yang juga dikenal dengan nama Falun Gong, dua di antaranya warga asing.

Aparat kepolisian Banyuwangi

14

26 April 2006.

Penyerangan terhadap anggota Falun Dafa di Jakarta yang hendak menggelar demonstrasi.

Orang tidak dikenal

Polisi tidak menyelidiki penyerangan tersebut.

Tabel 3.

Kekerasan di Poso selama 2006

No

Kasus-kasus yang terjadi

Jumlah kasus

Pelaku

1

Peledakan bom

16

Orang Tak Dikenal (OTK)

2

Penemuan bom

6

3

Penembakan misterius

4

Orang Tak Dikenal (OTK)

4

Penangkapan sewenang-wenang

2

Densus 88 Polri

5

Pembakaran/perusakan gedung

4

Orang Tak Dikenal (OTK)

6

Perseteruan/bentrokan aparat

2

TNI, Polisi, Brimob

7

Amuk massa

4

Massa/Warga

8

Bentrokan massa dengan dengan aparat

6

Jumlah kasus

42

Tabel 4.

Putusan Pengadilan Persidangan Pollycarpus

No

Pengadilan

Putusan

Dissenting Opinion

Langkah yang dilakukan Polri

1

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Polly terlibat dalam melakukan pembunuhan dan terbukti menggunakan surat palsu dalam menjalankan tugas. Polly dihukum 14 tahun penjara.

Polri bersikap menunggu dari keterbukaan Terdakwa dan melakukan mutasi terhadap ketua Tim Penyelidik Kasus Munir.

2

Pengadilan Tinggi Jakarta

Putusan pengadilan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dua dari lima hakim, Basuki dan Srihandoyo, mengemukakan DO dengan alasan tidak ada alat bukti dalam keterlibatan melakukan pembunuhan. Kedua hakim tersebut tetap mengusulkan hukuman kurungan untuk dakwaan penggunaan surat palsu/pemalsuan surat selama 4 tahun dan 3 tahun 6 bulan.

Polri tetap menunggu keterbukaan terdakwa dan tidak bertindak proaktif.

3

Mahkamah Agung

Membebaskan Polly dari dakwaan keterlibatan pembunuhan terhadap Munir. Polly hanya terbukti dalam menggunakan surat palsu/pemalsuan surat, sehingga mendapat hukuman kurungan selama 2 tahun dipotong masa tahanan.

Seorang dari tiga hakim, Artidjo Alkostar, mengemukakan DO dengan alasan Pollycarpus terlibat dalam kasus pembunuhan Munir dan mengusulkan hukuman penjara seumur hidup.

Polri tetap menunggu keterbukaan Polly.

Merevitalisasi tim penyelidik.

Menolak kedatangan pelapor khusus dari PBB, Philip Aston, untuk membantu mencari terobosan dalam mengungkap kasus Munir.